surat perintah pencairan dana. 06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran. surat perintah pencairan dana

penumpukan pencairan dana belanja modal pada akhir tahun atau surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh DPPKAD pada akhir tahun cenderung meningkat. Jika kesalahan ini terjadi, maka sistem/Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak akan mengurangi pagu dari Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang. Telp (031) 5565655 Fax (031) 5565656. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK-190 Tahun 2012. 15) 12. Surat Perintah Membayar/ SPM dan ADK beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM, yang disampaikan secara langsung, maupun yang disampaikan. 174. Jember dalam implementasi surat perintah pencairan dana di kabupaten Jember, agar kendala yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mempersiapakan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan surat perintah pencairan dana. 1. Secara umum, bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk meminta pemindahbukuan. 2013-04-11 2013 PER PDF. TPd NIP : 196903251994122001. 158/PMK. Selanjutnya, Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan ketentuan: apabila seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D Nihil dan menerbitkan bukti penerimaan negara. 62/PMK. ppid. 000, d. Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut: a. 27 Apr,2022 . Lewat sistem informasi, data Surat Perintah Pencairan Dana direkam dan dimasukkan ke masing. Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pejabat Pembuat Komitmen menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; membuat, menandatangani dan. Surat Permohonan Pencairan Kolektifdoc. Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Sp2d Pada. Ini berarti ada kekurangan dana sebesar Rp20. 6. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pencairan giro hanya bisa dilakukan oleh nasabah yang memberikan surat perintah ke bank. 190/PMK. SPP-LS dikelompokkan menjadi: SPP-LS Gaji dan Tunjangan SPP-LS Barang dan Jasa SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga, serta pengeluaran pembiayaan. 20. 4. 30. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat SPKMP, adalah. 5. Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah. dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5. a yang bersumber dari DIPA. penggunaan dananya sudah mencapai 100% b. Dana Titipan adalah dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran selain U ang Persediaan (UP) dalam rangka pelaksanaan APBN. 3. Judul. (TU) Sekolah - Template Surat Perintah. Demak. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Nota Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah dokumen yang digunakan oleh PPTK dalam rangka melakukan permintaan pembayaran uang mukaB. SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, copy rekening atas rekening hibah, SPTJM dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. Email : ict. Melapor secara langsung ke KPPN Benteng di alamat Jalan D. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana 27. ID : 19 HLM. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB. Berita; Artikel; Pengumuman; Peraturan / JDIH DJPb; Formulir; Peraturan Lain; Kinerja TKD; Pengaduan; Profil . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan. Pejabat Penyusun Surat Perintah Mernbavar yang selanjutnya disebut Pejabat Penyusun SPM adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyusunar. 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2014 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat 1. 05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 000,00 30. Pengumpulan data dilakukan melalui data Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan diskusi yang dituangkan dalam catatan lapangan serta data dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait dengan Pengelolaan Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ini yaitu untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua jenis transaksi pembelanjaan Negara,yaitu: Belanja Modal,Pegawai dan Pembiayaan. 34. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 385 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2007. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang untuk mencairkan dala lewat bank, dengan terlebih dahulu dilkaukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Tanggal 2 Januari 2016, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana - Langsung (SP2D-LS) Gaji untuk SKPD “A” sebesar Rp 70. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). SITI INDIYARTI, M. 158/PMK. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-102/PB/2018. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang untuk mencairkan dala lewat bank, dengan terlebih dahulu dilkaukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Prosedur Penerbitan SP2D. Contoh Format Surat Perintah Kerja. Lihat dokumen lengkap (54 Halaman - 730. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakupi: a. 4. PMK No. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 6. Menerbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada PT. Petugas Bendahara Menyiapkan cek yang sudah ditandatangani h. Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kesalahan Surat Perintah Membayar: Dokumen sumber analisis kesalahan SPM: 6. Berdasarkan surat perintah pemindahanBerdasarkan kepada Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : 027/072/PPK-. Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Sp2d Pada. Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format B. 15. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. 3. Melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (S PM), yang kegiatannya meliputi: 1) melakukan penelitian dan pengujian dokumen Surat. 660 madrasah. 29. Misalnya, Tuan Joko ingin mencairkan cek sejumlah Rp70. PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : TANGGAL: PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Deskripsi Kegiatan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. KPPN Majene Jl. Bank Jateng untuk mentransfer dana kepada Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D. 05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 29. Retur SP2D bisa terjadi karena hal-hal diantaranya : Nama Pemilik Rekening pada SPM salah; Nomor Rekening pada SPM salah; Nama Bank Penerima salah; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Adapun pihak yang ditunjuk untuk menerbitkan dan menandatangi SP2D adalah Kuasa BUD. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jatim. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1564/PB/2014 hal52. Kelompok Bayar (Paygroup) adalah kodifikasi tipe-tipeJakarta, FORTUNE – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan salah satu dokumen penting dalam urusan pengelolaan uang negara untuk kebutuhan belanja. DISBUDPARPORA/2015 tanggal 30 September 2015, Paket Pekerjaan Pembuatan Homestay di Objek. Berikut ini merupakan contoh format surat perintah kerja sederhana yang dapat kamu modifikasi sesuai dengan kebutuhan: PT SINAR SUKSES SEJAHTERA. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi adalah pernyataan yang Jadi begini, Majoopreneurs. dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan. 000,00 d. Profil Pejabat. PPSPM mengajukan SPM kepada KPPN beserta Arsip Data Komputer (ADK SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pencairan giro tidak dikenakan biaya materai. 7. Kartu Pengendalian Pencairan Dana Induk (Format B. KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMK setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. 1 Bendahara Pengeluaran SKPD SPD : Surat Pencairan Dana SPP : Surat Perintah Pembayaran PPK –SKPD : Pejabat Penatausahan Keuangan Gambar 4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); d. 05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Keywords: pmk peraturan menteri keuangan jdih dana darurat sistem perbendaharaan Created Date: 11/14/2022 5:45:04 PMPenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Data & Publikasi. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelola Keuangan DaerahKota Parepare (dibimbing oleh Madris dan Abdul Hamid Habbe). 13. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui Persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Untuk mengetahui Faktor-faktor saat terjadi retur. 190/PMK. Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh satuan kerja ke KKPN digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana. 000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Dari sekian banyak fungsi KPPN di atas, terdapat 2 (dua) fungsi KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan anggaran, yaitu pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas. 29. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA yang menyatakan bahwa penyaluran Subsidi ( Public. 05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara ; Diubah dengan : PMK No. LAPORAN KULIAH KERJA MAHASISWA. 7/2011 Tentang: Update Aplikasi Sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Pertauran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 empat sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS. (10). 05/2019, [email protected] Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PENCAIRAN DANA APBN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Perdirjen Nomor PER-39/PB/2011 Tentang:PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat Perintah Pencairan dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. penggunaan dananya sudah mencapai 50%. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN. Berdasarkan pengertian SP2D di atas maka dapat di simpulkan bahwa SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan sarana penarikan rekening Giro Rupiah yang di miliki oleh instansi pemerintah, sarana penarikan ini merupakan pengganti dari surat Membayar Giro Bank (SPMGB) dan Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM). Untuk proses pencairan dana dapat ditransfer ke Rek BTN nomer 00059-01-50- 016213-9 atas Nama Ibrahim . PERINTAH PENCAIRAN DANA 1. E. Keputusa n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287 PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 12. dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA c. Dana yang sudah masuk ke rekening sekolah bisa langsung dipergunakan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa (PBJ) guna. dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA. 1. 30. P. 13) 10. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. SP2D merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana. 5, BD. dana - spp - standar. 34. 000, d. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-99/PB/2018 Tentang: Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian di Lingkungan. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. , atau b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran sebagai dasar atas beban APBN berdasarkan SPM. 2022/NO. 8. Jangka waktu penyelesaian pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan selama 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya. Dan hal yang sering dialami yaitu terkait penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya kekurangan pagu, ketidaklengkapan dokumen pendukung, bahkan kesalahan dalam menginput data seperti penulisan nama akun/nominal/uraian dapat menghambat suatu proses. Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran b. 03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak,. Untuk menerbitkan SP2D, satuan kerja mitra KPPN harus menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN. Kelebihan pajak ditransfer melalui nomor rekening Anda. g. SPM , tgl SPM & SKPD (dinas komunikasi & informatika) kasda prov. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negaramenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; d. 2 Bagian yang terkait Bagian yang terkait meliputi : 1. Surat Perintah Pencairan. Pencairan Dana di KPPN Tidak Lama. 2 Bagian yang terkait Bagian yang terkait meliputi : 1. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. 159,00 (TIGA RATUS EMPAT PULIJH TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH. 1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Surat Perintah Pencairan Dana Reksus yang selanjutnya disingkat SP2D-Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM­ Reksus. Serta fungsi KPPN yang salah satunya yaitu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. OTDA. Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untung mengetahui bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Lampiran 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D GU (Ganti Uang) 71 . 11. PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas. 000,- . Selain itu, sebelum melakukan pencairan dana, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor. Pengajuan SPM ke KPPN. Pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksankan dengan pernerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara. 15. LAMPIRAN B. Definisi cek merupakan surat perintah pencairan dana kepada bank kepada nama penerima yang termuat di dalamnya. sesuai dengan perhitungan maksimun pencairan d. Peraturan Perundang-undangan. RACHMANA JOHAN, ERDIKA PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana sangat dibutuhkan terutama dalam pengeluaran uang tertentu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai bagian pencairan dana apbn Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Istighfarin, Ayu (2021) PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ( STUDI PADA BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR ). 190/PMK. a. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja. Surat Perintah Pencairan Dana non gaji bulanan yang selanjutnya disebut SP2D Non Gaji Bulanan adalah SP2D dalam rangka pembayaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) beban Rekening Khusus. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D kami mendapat Surat perintah pencairan dana (SP2D) dr lawan transaski , misal : lawan transaksi a/ : tertera : No. Surat perintah ini diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran terhadap beban APBN sesuai Surat Perintah Membayar. Dicabut dengan : PMK No.